Kementerian PU Diminta Lebarkan Akses Jalan Menuju Pelabuhan Kijing

SUARA RESTORASI    Februari 04, 2026   

Kementerian PU Diminta Lebarkan Akses Jalan Menuju Pelabuhan Kijing

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH. MH memberikan catatan terkait infrastruktur pendukung di Kalimantan Barat. Ia menyoroti kondisi akses jalan utama menuju Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang dinilai perlu perhatian serius seiring meningkatnya aktivitas pelabuhan. 

Anggota Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH. MH

Hal tersebut disampaikan Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). 

Menurut Syarief, jalur Utara merupakan urat nadi logistik satu-satunya menuju Pelabuhan Kijing. Jika pelabuhan tersebut sudah beroperasi secara penuh, beban kendaraan dipastikan akan meningkat tajam, sehingga kapasitas jalan yang ada saat ini dianggap tidak akan memadai. 

"Kalau Pelabuhan Kijing sudah berfungsi secara penuh, maka jalur utara perlu menjadi perhatian. Di sana adalah akses utama, tidak ada jalan lain," Tegas Syarief di hadapan jajaran Kementerian PU.

Pelebaran: Pinyuh ke Kijing 

Legislator asal Kalimantan Barat ini menekankan bahwa titik krusial yang harus segera ditangani adalah ruas jalan dari arah Sungai Pinyuh menuju Pelabuhan Kijing. Syarief mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan pelebaran jalan guna mencegah kemacetan dan menjamin kelancaran arus barang.

 

"Maka perlu pelebaran, terutama yang dari Pinyuh menuju ke Pelabuhan Kijing," pungkasnya.

Peningkatan infrastruktur jalan ini diharapkan dapat mengimbangi status Pelabuhan Kijing sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Kalimantan Barat. 

(AHM)

Anggota Komisi V Minta Kementerian PU Aktifkan Kembali Program ABSAH

SUARA RESTORASI    Februari 04, 2026   

Anggota Komisi V Minta Kementerian PU Aktifkan Kembali Program ABSAH

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengaktifkan kembali program Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH). Hal ini dinilai sebagai solusi konkret untuk mengatasi kesulitan air bersih di wilayah yang memiliki karakteristik tanah sulit air tanah, namun memiliki curah hujan tinggi.

Anggota Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH.MH

Permintaan tersebut disampaikan Syarief dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026).

Dalam penyampaian nya, Syarief Abdullah menyoroti efektivitas program ABSAH yang berbasis padat karya dan pendekatan masyarakat. Menurutnya, program ini sangat cocok diterapkan di Kalimantan Barat, di mana masyarakat seringkali kesulitan mendapatkan air bersih melalui sumur bor.

"Berkaitan dengan program padat karya dengan pendekatan masyarakat. Dulu itu pernah ada yang namanya Program ABSAH. Tempat penampungan air hujan, karena kalau di tempat kami, sumur bor itu sulit," Ujar Syarief di hadapan Menteri PU.

Memanfaatkan Potensi Curah Hujan

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi curah hujan yang sangat tinggi. Dengan program ABSAH, air hujan dapat ditangkap secara efektif saat musim penghujan untuk dijadikan cadangan saat musim kemarau tiba.

Ia secara khusus mengusulkan agar titik-titik pembangunan ABSAH difokuskan pada fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

"Curah hujan cukup tinggi, sehingga potensi ini bisa dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan maupun rumah ibadah. Saya berharap program itu dilaksanakan lagi," tegasnya.

(Abdul Hamid)

Syarief Abdullah Dorong Pelibatan Pramuka dan Menwa dalam Penanggulangan Bencana

SUARA RESTORASI    Januari 30, 2026   

Syarief Abdullah Dorong Pelibatan Pramuka dan Menwa dalam Penanggulangan Bencana

Jakarta, Suara Restorasi – Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai NasDem H. Syarief Abdullah Alkadrie, meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) untuk melibatkan Pramuka serta Resimen Mahasiswa (MENWA) dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.

Anggota Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie saat menyampaikan pendapat nya di ruang Sidang Komisi V, Komplek Parlemen DPR RI

Hal tersebut disampaikan Syarief Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kepala Basarnas dan BMKG yang digelar pada Rabu, (28/01/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat respons tanggap darurat saat bencana terjadi.

Menurut Syarief, Pramuka memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat daerah melalui kwartir, gugus depan, dan satuan tugas, sehingga dapat dimaksimalkan sebagai relawan kebencanaan. Ia menjelaskan bahwa selama ini Pramuka telah banyak terlibat langsung di lapangan, mulai dari proses evakuasi korban, pendirian posko pengungsian, distribusi logistik, layanan dapur umum, hingga pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak.

“Pengurus Pramuka itu sudah terlatih dan memiliki kemampuan dasar dalam penanggulangan bencana. Tinggal mereka dilibatkan saja jika terjadi bencana di daerah” Ujar Syarief, Seperti dikutip dari kanal Youtube Live Streaming TV Parlemen (28/1/2026). 

Selain Pramuka, Syarief juga mendorong agar Resimen Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam penanganan bencana. Menurutnya, Menwa memiliki kedisiplinan serta kemampuan dasar yang dapat menunjang operasi kemanusiaan di berbagai wilayah.

(AHM)

7 SMK Di Kubu Raya Ikuti Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan Dana BOSP

SUARA RESTORASI    Januari 28, 2026   

7 SMK Di Kubu Raya Ikuti Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan Dana BOSP

Kubu Raya – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 pada Kamis, (29/01/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Darul Dakwah, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Foto Bersama Usai Acara Pembukaan Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan Dana BOSP

Bimtek tersebut diikuti oleh 7 SMK di Kubu Raya, Antara lain ; SMKS Darul Dakwah, SMKN 3 Sungai Raya, SMKS Bina Khatulistiwa, SMKS Tunas Kasih, SMKS Taruna Bakti, SMKS Al Nawawi, dan SMKS Nurul Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekolah dalam menyusun perencanaan yang tepat serta mengelola dana BOSP secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Amsal, M.Pd, dalam sambutannya menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program selama satu tahun ke depan.

“RKT dan RKAS harus disusun secara matang, karena menjadi acuan utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan sekolah, termasuk pemanfaatan dana BOSP,” Ujar Amsal.

Ia berharap melalui bimbingan teknis ini, pihak sekolah dapat lebih cermat dalam merancang program prioritas serta memastikan penggunaan dana benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab seputar mekanisme perencanaan, pelaporan, serta pengawasan penggunaan dana BOSP agar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

(AHM)

Nurhadi Dorong Pemanfaatan Produsen Susu Lokal untuk Program MBG

SUARA RESTORASI    Januari 25, 2026   

Nurhadi Dorong Pemanfaatan Produsen Susu Lokal untuk Program MBG

Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya mengutamakan produsen susu lokal dalam pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa, (20/01/2026).

Dalam rapat tersebut, Nurhadi menilai keberadaan produsen susu lokal sangat strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan susu sekaligus memberdayakan para peternak kecil di daerah. Ia menyebut, pelibatan pelaku usaha lokal akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai susu hanya dikuasai oleh pabrik-pabrik besar. Di Tulungagung dan Blitar, ada sentra-sentra peternak sapi perah yang bisa didorong untuk memenuhi kebutuhan susu di dapur-dapur SPPG melalui standar BPOM,” Ujar Nurhadi 

Bea Cukai Kalbagbar Gagalkan Penyelundupan 58,3 Ton Rotan Ilegal Senilai Rp2,9 Miliar

SUARA RESTORASI    Januari 25, 2026   

Bea Cukai Kalbagbar Gagalkan Penyelundupan 58,3 Ton Rotan Ilegal Senilai Rp2,9 Miliar

Pontianak — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat menggelar konferensi pers terkait penindakan ekspor rotan ilegal di Pelabuhan Dwikora, Kota Pontianak, Rabu (21/1/2026).

Konferensi pers tersebut dilaksanakan sebagai bentuk transparansi kepada publik atas keberhasilan Bea Cukai menggagalkan upaya pengiriman empat kontainer berisi 58,3 ton rotan yang diduga akan diekspor ke Tiongkok. Pengiriman tersebut diketahui menggunakan pemberitahuan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan, dengan estimasi nilai barang mencapai Rp2,9 miliar.

Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Muhamad Lukman, Dalam keterangannya menjelaskan kronologi penindakan yang dilakukan petugas di lapangan sekaligus menegaskan komitmen Bea dan Cukai dalam memperketat pengawasan terhadap kegiatan ekspor.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hj. Hadijah Fitriah. Kehadiran pihak legislatif ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam mengawal integritas perdagangan internasional di wilayah Kalimantan Barat.

(AHM)

Reses Di Sungai Bakah, Astrid Tinjau MBG Di Wilayah 3T

SUARA RESTORASI    Januari 22, 2026   

Reses Di Sungai Bakah, Astrid Tinjau MBG Di Wilayah 3T

Kabupaten Melawi – Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Nur Betty Eka Mulyastri, melaksanakan kegiatan reses di Desa Sungai Bakah, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan tersebut merupakan reses ke-2 pada masa sidang 2025–2026 yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam kegiatan reses tersebut, legislator dari Fraksi NasDem yang akrab disapa Bu Astrid ini berdialog dengan warga untuk mendengarkan berbagai keluhan dan usulan, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain menyerap aspirasi, Bu Astrid juga meninjau salah satu rumah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Desa Sungai Bakah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat setempat.

Pada kesempatan itu, Nur Betty Eka Mulyastri menyoroti kondisi infrastruktur jembatan di Desa Sungai Bakah yang hingga kini masih menggunakan rakit kayu atau jembatan apung. Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Sungai Bakah, Desa Nyanggai, dan Desa Bina Jaya.

Bu Astrid berjanji akan memperjuangkan pembangunan jembatan permanen, mengingat keberadaan jembatan tersebut menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di tiga desa. Ia menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak demi memperlancar mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

(ahm)